MAKASSAR - Ketua TP PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail meninjau lokasi pembangunan salah satu rumah gizi untuk menekan angka stunting di Kota Makassar.
Baca juga:
Kata Siapa JIS Tidak Sesuai Standar FIFA?
|
Indira didampingi oleh sejumlah pengurus TP PKK Kota Makassar, Pemerintah Kecamatan dan Dinas Kesehatan mengunjungi Posyandu Nusa Indah IV Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo. Salah satu lokasi yang direncanakan sebagai tempat masyarakat menerima pelayanan gizi anak.
Dalam kesempatan itu, Indira menerima penjelasan dari Camat Tallo Alamsyah Sahabuddin terkait pembenahan bangunan. Kepada Indira, Alamsyah Sahabuddin menjelaskan saat ini pemerintah setempat telah berkolaborasi memperbaiki bangunan.
“Pihak Puskesmas, Pengurus IDI Makassar bersama Pemerintah Kecamatan Tallo telah melengkapi sarana dan prasarana, termasuk papan informasi, beberapa yang urgent termasuk cat dindingnya dan lantai kita benahi, ” jelasnya.
Kendati demikian, Indira merasa kondisi saat ini belum cukup layak sesuai standar. Sebab usai menerima penjelasan singkat, dirinya melanjutkan tur ruangan hingga ruang belakang bangunan yang direncanakan akan menjadi dapur.
Indira melihat kondisi bangunan masih jauh dari standar layak, sehingga dirinya menekankan agar bangunan yang akan menjadi rumah gizi nantinya harus memenuhi standar. Mulai dari Infrastruktur hingga sarana prasarananya.
“Tetap kita butuh sarana prasarana yang lengkap, infrastrukturnya harus bagus, bagus ruangannya, toilet standar, ada ruang tamunya, desain bangunan pelayanan yang bagus, ” tekannya.
Dia pun meminta agar pemerintah dan dinas terkait saling berkolaborasi mewujudkan rumah gizi yang layak. Agar zero stunting yang menjadi program prioritas Pemkot Makassar bisa diwujudkan.
Olehnya, Pengurus TP PKK Kota Makassar bersama Dinas Kesehatan memilih lokasi rumah gizi yang akan dibangun berdasarkan lokus tertinggi stunting. Hal itu sebagai upaya mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat.
Usai mengunjungi rumah gizi, Indira turut menyambangi Puskesmas Kaluku Bodoa sebagai induk pelayanan kesehatan masyarakat di kecamatan.(***)